Suasana sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: Medcom.id/Damar Iradat.
Jakarta: Fraksi Partai Golkar DPRD Jambi mengembalikan uang suap sebanyak Rp700 juta ke KPK. Duit dikembalikan setelah kasus suap uang ketok palu Rancangan Perda APBD Jambi tahun 2017-2018 diusut KPK.
"Setelah dihitung dari Rp700 juta, kurang Rp200 ribu dari seluruh fraksi Golkar, atau sekitar Rp699.800.000 yang dikembalikan," kata Anggota DPRD Provinsi Jambi, M Juber, saat bersaksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Zumi Zola di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 17 September 2018.
Juber mengakui dirinya menerima uang tersebut sebanyak dua kali. Pertama, diterima pada 2017 dari Asisten Daerah III Pemerintah Provinsi Jambi Saifuddin. Sementara, yang kedua ia dapat dari Ketua Fraksi Restorasi Nurani pada 2018 sebanyak Rp100 juta.
Kendati demikian, Juber tak pernah menanyakan asal usul uang tersebut. Ia juga tak pernah membicarakan perihal uang tersebut kepada anggota lainnya.
"Saya selaku anggota enggak tanya soal ketok palu. Soalnya ini persoalan pribadi. Saya enggak melihat mereka (menerima), tapi perasaan saya mereka menerima," ucapnya.
Baca: Zumi Zola Mengaku Bersalah
Anggota fraksi Golkar lainnya, Popriyanto mengaku telah mengembalikan uang Rp175 juta ke KPK. Sementara itu, anggota Fraksi Golkar lainnya, Mayloeddin, mengaku masih berencana mengembalikan uang itu ke KPK.
"Saya tidak tahu mereka mengembalikan. Saya tahunya pas sidang ini. Kalau yang lain kembalikan, insyaallah uang juga akan saya kembalikan," beber Mayloeddin.
Dalam perkara ini, Zumi Zola didakwa menyuap Rp16,490 miliar ke DPRD Jambi. Uang itu diduga kuat untuk memuluskan pembahasan Rancangan Perda APBD Jambi tahun 2017-2018.
Tidak hanya itu, Zumi juga didakwa menerima sejumlah gratifikasi dengan nilai total Rp44 miliar dan mobil Toyota Alphard. Gratifikasi itu juga diduga mengalir ke keluarga Zumi.
(FZN)
No comments:
Post a Comment