Din Syamsuddin. Foto: Medcom.id/Yogi Bayu Aji.
Jakarta: Eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa yang pro dan kontra gerakan #2019GantiPresiden menahan diri. Hal itu penting untuk menjaga demokrasi yang beradab.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu tak ingin ada tindakan-tindakan yang justru mencoreng peradaban bangsa.
"Pemilu adalah cara beradab untuk mengatasi kebiadaban. Jangan kita tempuh dengan cara-cara yang tidak beradab," kata Din di Kantor MUI, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.
Terkait aksi #2019GantiPresiden yang dibubarkan Kepolisian. Menurut dia hal itu seharusnya tak terjadi. Din meminta aparat negara, baik Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN) maupun TNI bersikap netral.
Menurut dia, pengadangan, penghalangan atau persekusi terhadap suatu aksi merupakan tindakan yang melanggar konstitusi. Dia meminta tindakan itu tak dilakukan oleh siapapun.
Baca: Gerakan Ganti Presiden Dinilai Inkonstitusional
Din menilai gerakan itu hanya sebatas menyuarakan pendapat. Bawaslu RI juga telah memutuskan gerakan itu tak masuk kategori kampanye, meski ia menilai gerakan itu terindikasi mencuri kesempatan untuk kampanye. "Tetapi sah-sah saja," ucap dia.
Menurut dia, semua penyampaian pendapat di depan publik dilindungi Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28. Aturan itu berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
"Maka itu dimungkinkan dan tidak boleh dihalang-halangi," kata Din.
(FZN)
No comments:
Post a Comment